Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Proyek Infrastruktur di Sulawesi

KONGKRIT.COM - Tim Satgas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri baru-baru ini melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini berlangsung dari 12 hingga 17 Agustus 2024.

Menurut Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, upaya ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk mencegah tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pemerintah.

Dalam monev kali ini, Satgassus berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Publik (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Beberapa proyek yang dipantau meliputi:

1. Pembangunan RSUD Poso di Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan nilai Rp. 80 miliar.
2. Pembangunan Pasar Rakyat Bontorea di Kecamatan Palingga, Kabupaten Gowa, senilai Rp. 5,6 miliar.
3. Pembangunan RS Galesong di Kabupaten Takalar, dengan nilai Rp. 91,9 miliar.
4. Pembangunan UMKM Desa Aeng Batu-batu di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan nilai lebih dari Rp. 3 miliar.

Selain itu, tim juga memantau proyek DAK Irigasi Tersier, termasuk:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Tanah Dangkal di Barombong, Gowa.
2. RJIT Tanabangka di Bajeng Barat, Gowa.
3. Damparit Benteng Somba Opu di Gowa.
4. RJIT Lengkese Mangara Bombang di Takalar.
5. Pembangunan dua unit dam parit di Lengkese Mangara Bombang, Takalar.
6. Bonto Kassi di Galesong Selatan, Takalar.

Harun Al Rasyid menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan beberapa kemajuan dan juga tantangan.

Untuk RSUD Poso, misalnya, ditemukan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan memasang CCTV dan menugaskan konsultan independen untuk memantau proyek secara langsung.

"Pasar Bontorea sudah mulai ramai pengunjung, dan RSUD Galesong kini telah beroperasi meski sebelumnya terkendala perizinan. Namun, proyek UMKM Desa Aeng Batu-batu mengalami beberapa masalah seperti kerusakan fasilitas dan akses jalan yang terhambat," ujarnya.