Aliansi Wartawan Padang Tuntut Transparansi, Gelar Aksi Petisi Copot Kadis PUPR

×

Aliansi Wartawan Padang Tuntut Transparansi, Gelar Aksi Petisi Copot Kadis PUPR

Bagikan berita
Salah seorang wartawan media online menandatangani petisi
Salah seorang wartawan media online menandatangani petisi

KONGKRIT.COM - Puluhan wartawan yang tergabung Aliansi Wartawan Padang (AWP) menggelar aksi penandatanganan petisi pada Sabtu (20/7) di kawasan GOR H. Agus Salim Padang. Para wartawan dari berbagai media online dan cetak menuntut pencopotan Kadis PUPR Padang, Tri Hadiyanto, yang dianggap tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi kepada publik.

Aksi ini muncul dari kekecewaan para wartawan terhadap Kadis PUPR Padang, Tri Hadiyanto yang dinilai tidak merespons upaya konfirmasi atau permintaan data yang diajukan wartawan, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers. Seyogianya, sebagai pejabat publik Kadis PUPR Padang berkewajiban memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pers agar masyarakat mengetahui proses pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Namun, Tri Hadiyanto diduga bersikap tertutup dan terkesan memandang sebelah mata profesi wartawan. Hal ini menambah ketidakpuasan di kalangan pers.

"Pers bukan lawan pemerintah, melainkan mitra yang memberikan masukan, kritik, dan saran dalam pembangunan," tegas Herman Tanjung, Ketua Umum Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK), setelah menandatangani petisi tersebut, Sabtu (20/7/2024).

Sebelumnya, Mahasiswa HMI Padang telah melakukan demonstrasi ke kantor Dinas PUPR Padang. Mereka menuntut transparansi dalam pelaksanaan kegiatan di dinas tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan gedung DPRD Padang yang merugikan negara sebesar Rp2,2 miliar, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumbar.

Menyikapi berbagai persoalan ini, para wartawan mendesak Pj. Wali Kota Padang untuk mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Padang. Mereka berharap tindakan tegas diambil jika terbukti bersalah, termasuk pencopotan dari jabatan.

Aksi penandatanganan petisi ini menjadi bukti nyata bahwa wartawan di Padang tidak tinggal diam menghadapi ketidaktransparanan dan sikap tidak kooperatif pejabat publik. Mereka menginginkan keterbukaan informasi demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan pembangunan di Padang.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih berupaya untuk konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

Editor : HN. Arya Rajo Sampono
Sumber : AWP/IKW/AWAK
Bagikan

Berita Terkait
Terkini