"Kementerian Keuangan juga menyarankan menggunakan mekanisme pihak luar, seperti LPDP, jika APBD daerah tidak cukup menampung beban anggaran,” tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh DPMPTSP di setiap tahunnya.
Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal yang didokumentasikan secara elektronik.Dalam FGD tersebut, juga dibahas mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk penyusunan peta potensi investasi, yang mencakup bentuk dan sasaran pekerjaan, anggaran, serta tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Editor : Herawati Elnur
