Sementara itu, Safril, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menyatakan bahwa ia hanya menangani masalah teknis di lapangan dan tidak tahu soal administrasi.
"Saya tidak tahu terkait administrasi, karena saya hanya persoalan teknis dilapangan," terangnya, Rabu (5/6/2024).
Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Padang Pariaman yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jonadi membantah isu pemotongan dana OP Irigasi tahun 2024.
"Dana OP digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan irigasi yang rusak. Kami malah kekurangan dana, jadi tidak mungkin ada pemotongan," jelas Jonadi melalui telepon, Kamis (6/6/2024).
Sebelumnya, DPC Ormas Pro Jokowi (Projo) kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat juga menyoroti dugaan pemotongan dana OP Irigasi Bidang SDA Dinas PUPR Padang Pariaman.
"Kalau memang terjadi pungutan anggaran OP yang notabenenya yang bersumber dari uang negara, itu sama saja dengan korupsi, maka harus segera diusut oleh aparat penegak hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian," ucap Ketua DPC Ormas Projo Padang Pariaman, Maswir Koto, Selasa siang (11/6/2024) di kawasan Pauh Kamba.Menurutnya, modus - modus korupsi sangat banyak sekali di Indonesia, salahsatunya pungutan dan intimidasi kepada bawahan yang bisa merugikan negara atau daerah.
"Apalagi kalau kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola sangat rawan terjadi penyimpangan, makanya perlu pengawasan semua pihak," ucapnya.
"Agar isu miring ini tidak semakin merebak, kita minta APH segera memanggil dan memeriksa pelaksana kegiatan OP Irigasi di 4 wilayah tersebut, termasuk PPTK dan PPK. Kalau memang terbukti ada indikasi korupsi, segera tingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan, sehingga bisa memberi efek jera kepada oknum - oknum ASN yang terlibat," tambahnya.
Editor : HN. Arya Rajo Sampono
