KONGKRIT.COM - Isu dugaan pemotongan dana Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Padang Pariaman semakin menarik perhatian berbagai pihak. Salah satu tokoh yang menyoroti isu ini adalah Syahrul Dt Lung, Anggota DPRD Padang Pariaman dari Fraksi Golkar.
Menurut Dt Lung, dugaan pemotongan bukanlah hal baru di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun seringkali tidak terekspos ke publik.
"Terimakasih atas informasinya, kita akan tindaklanjuti informasi dari kawan - kawan media. Informasi semacam ini banyak disampaikan secara personal," ujarnya kepada Kongkrit.com, Kamis (20/6/2024) di ruang Fraksi Golkar DPRD Padang Pariaman.
Dt Lung menegaskan bahwa pihaknya akan mempertanyakan informasi tersebut dalam rapat gabungan komisi dalam waktu dekat. Pihaknya juga akan menggandeng Komisi II sebagai mitra kerja Dinas PUPR untuk mempertanyakan.
"Kita akan tanya keempat pengamat tersebut, kalau perlu kita tanya didepan sekda, jika mereka membantah, kita akan mendorong penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," tambahnya.
Isu ini pertama kali mencuat ketika beredar kabar bahwa ada pungutan sebesar 34 persen dari dana OP Irigasi tahap I tahun 2024 yang mencapai Rp.300 juta. Seorang pelaksana kegiatan, yang meminta namanya dirahasiakan, terkesan membenarkan isu tersebut.Namun, bantahan datang dari berbagai pihak. Indrizal dan Maidi Hendri, pelaksana/Pengamat wilayah I dan II, menolak keras informasi tersebut.
"Potongan 34 persen itu tidak benar," tegas Indrizal yang didampingi Maidi Hendri, Senin (3/6/2024).
Namun dirinya juga tidak menampik adanya dugaan pemotongan terhadap dana OP Irigasi Padang Pariaman tahap I tahun 2024 tersebut.
"Kalau disabuik ndak ado, pangicuah bana wak beko, " ungkap Indrizal yang terkesan diamini Maidi Hendri.
Editor : HN. Arya Rajo Sampono
