Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan wartawan Kongkrit.com, salah seorang pelaksana kegiatan (pengamat wilayah) terkesan membenarkan isu miring tersebut.
"Sesuai yang bapak sebutkan itu (34 persen)," ujarnya, Kamis (30/5/2024) sembari minta namanya dirahasiakan.
Menurut pelaksana tersebut, saat ini baru pencairan tahap 1, masih ada 2 pencairan lagi. " Dana OP tahun ini kurang dari 1 miliar, pencairan kemarin baru tahap 1 sebesar Rp.300 juta yang dibagi untuk 4 wilayah," jelasnya.
Sementara itu, Indrizal selaku pelaksana/ Pengamat Wilayah 1 dan Maidi Hendri, pelaksana/Pengamat wilayah II ketika ditemui wartawan Kongkrit.com di kantin Dinas PUPR Padang Pariaman, Senin (3/6/2024) membantah isu dugaan potongan sebesar 34 Persen yang dilakukan oleh oknum pejabat di bidang SDA tersebut.
"Potongan 34 persen itu tidak benar angko - angkonyo, kalau disabuik ndak ado, pangicuah bana wak beko, " ungkap Indrizal dengan logat minangnya yang diamini Maidi Hendri.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Safril yang dikonfirmasi Rabu (5/6/2024) mengatakan, terkait administrasi dirinya tidak mengetahui, hanya terkait teknis.
"Saya tidak tahu terkait administrasi, karena saya hanya persoalan teknis dilapangan," terangnya.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan OP SDA Dinas PUPR Padang Pariaman, Jonadi, S.ST yang dikonfirmasi wartawan Kongkrit.com via telpon, Kamis (6/6/2024), juga membantah isu miring yang beredar tersebut.
"Dana OP digunakan untuk penanggulangan bencana alam, irigasi yang putus, air tidak lancar itu kami tanggulangi, malahan Kami kekurangan dana untuk menyelesaikan itu, apakah mungkin di potong.Pengamat-pun tidak ada melaporkan pemotongan itu, masa iyo berani maagiahkan ka ambo, hebat bana nyo tuh. Sedangkan karajonyo ambo tambah, lai ka mungkin dipotong," ujar Jonadi meyakinkan dengan logat bahasa minang.
Menurutnya, memang ada oknum - oknum didalam yang tidak diberi kegiatan yang buat aneh - aneh.
Editor : HN. Arya Rajo Sampono