Sukseskan pendistribusian logistik KPU Pasaman Gelar Rakor dengan stakeholder

Tentu respon dari KPU Pasaman langsung menghitung jumlah sesuai kebutuhan satu TPS satu set.

"Setelah perhitungan kami, jumlah yang diterima dari pihak ekspedisi sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu 941 set untuk 941 TPS. Respon selanjutnya dari KPU Padang Pariaman adalah berkoordinasi dengan pimpinan kami di KPU Provinsi Sumbar. Arahannya adalah agar segera dijemput dan diamankan oleh KPU Pasaman," ungkap Taufiq.

Setelah dijemput oleh Kordiv Hukum KPU Pasaman, Elvie Syafni ke Padang Pariman dan dibuat berita acara serta disaksikan Bawaslu, Dokumen C Hasil DPRD Provinsi Sumbar IV langsung diamankan di kantor KPU Pasaman.

"Kenapa tidak disimpan di gudang resmi KPU Pasaman? Karena dokumen ini tidak terdaftar untuk ditempatkan di gudang KPU. Terkait hal ini, kami juga sudah memberitahu Bawaslu Pasaman, dan Bawaslu telah mengklarifikasi kami," jelas Ketua KPU Pasaman.

Terkait alasan mengapa dokumen bisa tercecer, Taufiq menjelaskan bahwa KPU Pasaman tidak mengetahui hal tersebut karena itu merupakan tanggung jawab pihak ekspedisi.

Sedangkan komisioner KPU Pasaman Juli Yusran dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengadaan gudang logistik pemilu telah melalui prosedur yang baik dan transparan.

"Mengenai pengadaan gudang logistik, tidak ada konsep penyelenggaraannya di tengah jalan. Semua proses dilakukan dengan transparansi dan telah diketahui oleh Bawaslu Pasaman serta pihak terkait," kata Juli Yusran.

Ia juga menyampaikan bahwa KPU Pasaman selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Pasaman dan pihak terkait untuk memastikan kesiapan logistik Pemilu 2024.

"KPU Pasaman tetap menjalankan tugas secara profesional dan transparan. Tidak ada informasi terkait kesiapan logistik Pemilu 2024 yang disembunyikan, semuanya telah disampaikan kepada Bawaslu Pasaman dan pihak terkait. Hal yang sama berlaku untuk Aplikasi SILOG, kami juga transparan dengan Bawaslu Pasaman," tegas Juli Yusran.