Padang, Kongkrit.com—Untuk yang pertamakali didalam sejarah torehan lembaga DPRD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan apresiasi dari petinggi Propinsi Sumatra Barat.
Kegiatan orientasi yang diikuti 40 Anggota dewan yang bertujuan untuk dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Terhormat. Orientasi yang di fasilitasi oleh OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat BPKSDM Propinsi Sumatra Barat tersebut yang dimulai pada tanggal 26 Agustus hingga 30 Agustus tersebut dibuka oleh Gubernur Propinsi Sumatra Barat ,Irwan Prayitno, Senin 26 Agustus di pangeran Hotel Padang.
Pada masa orientasi itu dari 40 Anggota Dprd sudah tentu dibekali dengan materi tentang empat pilar kebangsaan dan wawasan kebangsaan, pembangunan daerah serta teknis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pula akan diberi materi mengenai hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif juga sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia.
Jefrinal Arifin yang menjabat Kepala BPKSDM Propinsi Sumbar dalam paparannya menerangkan bahwa DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu DPRD Kabupaten dan Kota yang pertamakali mengadakan kegiatan orientasi dan suatu langkah maju untuk menambah wawasan.
“Kita apresiasi sikap tanggap dan cerdas para pimpinan dewan dan sekwan,”terang mantan kabag sosial Sekda Sumbar ini.
Menurutnya, orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena hak dan kewajiban anggota dewan dapat dipenuhi setelah penuh menjalani masa orientasi. Jika belum dijalani orientasi oleh DPRD, kita bagaimana pun juga belum dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya penting dan strategis, seperti melakukan kunjungan kerja.
Sedangkan Ketua DPRD sementara, Happy Neldy sungguh berterima kasih pada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama OPD terkait yang telah memfasilitasi kegiatan orientasi bagi anggota dewan. Kita sadari dan paham bahwa anggota dewan yang terdiri dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, makanya perlu dilaksanakan orientasi ini.
Happy pun berharap dengan adanya orientasi ini akan muncul pemahaman dan pemikiran yang jernih dan cerdas untuk berpikir dan bertindak positif dalam rangka turut serta memajukan pembangunan daerah juga terus meningkatkan perekonomian rakyat. Dan perlu diketahui bagaimana kita bisa melakukan suatu tugas dan fungsi, sementara kita sendiri belum memahami apa yang hendak kita kerjakan.
Menyangkut tentang pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2019, menurut ketua Gerindra Padang Pariaman hingga detik ini belum dapat dibahas juga dan belum dapat disahkan, hal
Ini disebabkan karena belum adanya pimpinan yang defenitif.
Tugas pimpinan sementara tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Pimpinan hanya dapat menjalankan tugasnya sebatas pembentukan fraksi – fraksi dan komisi, sedangkan untuk ketok palu serta pengesahan Anggaran dan membuat peraturan daerah harus melalui pimpinan dewan yang defenitif. “Kita sangat berharap pada pimpinan Partai Politik untuk segera menindak lanjuti menerbitkan SK pimpinan dewan defenitif,” harapnya. (N.N.Leo)
Komentar