Dalam beberapa pekan terakhir ini, masyarakat tersentak dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota tersebut, berdasarkan analisa para pakar, akademisi, akitivis lingkungan, maupun pakar-pakar lain yang terlibat dalam studi kelayakan tersebut.
Pro dan kontra atas keputusan Presiden pun, merebak. Ironis, di tengah beban hutang Indonesia yang selangit, Presiden justru membuat keputusan memindahkan ibu kota, yang tentunya, membutuhkan biaya yang tak sedikit pula.
Pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan tentu saja merupakan langkah strategis dengan melihat kepentingan-kepentingan politik jangka panjang. Namun,menurut saya, harus dipertimbangkan masak-masak, mengingat kondisi bangsa ini masih terbebani hutang yang tingginya selangit, ditambah beban ekonomi rakyat yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Wacana perpindahan ibu kota yang akan dimulai tahun 2020 mendatang, sepertinya terlalu cepat, banyak kalangan yang belum siap menerima peristiwa ini. Ibu kota Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu jika ingin dipindahkan harus dengan persetujuan rakyat Indonesia, apakah melalui wakil rakyat di DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.
Rakyat perlu diajak bicara, selain persetujuan DPR ada baiknya dilakukan sejenis survey atau polling pendapat dari rakyat Indonesia untuk mengetahui apakah rakyat Indonesia setuju seandainya ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta. Hal ini sangat penting karena akan menjadi catatan sejarah Indonesia pada masa mendatang. Presiden, tak cukup hanya mengantongi legitimasi politik, namun legitimasi rakyat merupakan hal yang tak boleh diabaikan.
Rakyat Indonesia menginginkan bagaimana pemerintah lebih memperioritaskan kebutuhan esensi rakyat Indonesia, seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan perumahan, kebutuhan pangan, kebutuhan listrik, air bersih, gas, bahan bakar, lapangan pekerjaan dan kebutuhan hidup lainnya.
Untuk pemindahan ibu kota akan menghabiskan anggaran yang sangat besar, sehingga banyak kalangan, terutama rakyat Indonesia yang tingkat ekonominya masih rendah akan sulit menerima anggaran negara yang besar itu dihabiskan hanya untuk membangun gedung-gedung, dan fasilitas untuk ibu kota Republik Indonesia yang baru, sementara gedung-gedung dan fasilitas mewah yang ada di Jakarta akan ditinggalkan. Ini yang selalu disebut mubazir oleh berbagai kalangan, sebab masih ada yang lebih dibutuhkan rakyat Indonesia ketimbang memindahkan ibu kota.
Memindahkan ibu kota, jangan hanya dilihat sebagai prestise, symbol suksesnya pembangunan, namun abai terhadap hak-hak dasar rakyat yang harus dipenuhi.
Tak salah jika rakyat bertanya-tanya, di tengah rasa khawatir yang kian mengemuka. Ada apa dibalik perpindahan ibu kota tersebut?
Mengapa pemindahan ibu kota ditetapkan di saat permasalahan bangsa ini semakin kompleks dengan realita hutang yang semakin naik, ekonomi masyarakat yang kian merosot, deficit anggaran BPJS yang sampai sekarang belum menemukan solusi pemecahannya, sejumlah BUMN yang mulai merugi dan dililit hutang, sempitnya lapangan pekerjaan, juga kebutuhan pokok yang sulit terjangkau bagi masyarakat kecil, dan segudang persoalan bangsa lainnya.
Mengapa tidak fokus saja membenahi masalah-masalah yang krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Membenahi semrawutnya penanganan pangan hingga tidak harus import dengan menjadikan nusantara menjadi lumbung pangan dunia, tingginya angka pengangguran hingga banyak menimbulkan masalah sosial, kerawanan kejahatan sampai masalah TKI diluar negeri karena penyediaan lapangan pekerjaan langka.
Butuh kearifan untuk melihat akar persoalan berbangsa dan bernegara.*
Komentar